MEDAN – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Ikatan Media Online (IMO) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 resmi di lantik di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Kamis (7/12/2023).
Pelantikan ditandai dengan penyerahan Bendera Pataka oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Media Online (IMO) Pusat, Yakub Ismail, SE, MM yang diwakili Wakil Ketua Umum Safrul Daulay, SH, MM, CCPS, dan Wakil Sekretaris Jenderal Hironimo Bonase kepada Ketua DPW IMO Provinsi Sumatera Utara yang baru dilantik H.A. Nuar Erde, Sekretaris Fajar Trihatya, SE., Bendahara Yuni D. Piliang Amd, SH, beserta Jajaran Pengurus dan Anggota lainnya, disaksikan Dewan Pembina Dewan DPW IMO Provinsi Sumatera Utara, Handoko Hardjono (Channel88), Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, Dr. Ilyas S. Sitorus.
Nuar Erde mengucapkan rasa terimakasih kepada para rekan-rekan seperjuangan di Ikatan IMO Provinsi Sumuatera Utara.
“Saya mengucapkan ribuan terimakasih atas kepercayaan keluarga di IMO Provinsi Sumatera Utara yang hingga saat ini mempercayai saya menahkodai perahu besar IMO Provinsi Sumut,” katanya.
Ia juga menyampaikan terimakasih kepada Stakeholder yang telah berkontribusi mensukseskan acara. “Semoga kemitraan dengan Stakeholder terkait yang selama ini terjalin baik terus berkesinambungan,” harapnya.
Ia pun berharap, IMO Sumatera Utara dapat terus eksis memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat lewat pemberitaan yang mengedepankan kerja-kerja jurnalistik secara profersional.
“Dalam waktu dekat kita juga akan menghadapi Tahun Politik Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tahun 2024 tentunya tidak terlepas nantinya ada perkara hukum dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu),” ungkapnya.
Di sela-sela acara, Koordinator Liputan Nasional Media Online Suaraglobal.id Bung Joe Sidjabat yang sekaligus sebagai Pengurus Biro Hukum dan Advokasi DPW IMO Sumut mengingatkan, sejak 28 November yang lalu hingga 10 Februari 2024 adalah masa kampanye dan kepada para elite politik untuk senantiasa bersikap dewasa, santun, dan toleran dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024.
Untuk menghindari sikap dan perilaku yang dapat merusak demokrasi seperti Golput, Money Politics, Politik Identitas, Politik Dinasti, Ujaran Kebencian, Provokasi dan jangan coba-coba untuk berlaku curang karena dalam pandangan di seluruh elemen masyarakat, sepanjang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tegak bersikap Adil, terutama tidak di setir oleh pihak pihak lain, selama itu pula persatuan dan kesatuan akan tetap terawat dengan baik.
“Mari kita lakukan Kampanye secara Damai, Sehat, dan Beradab, tanpa menjelek-jelekkan atau penyerangan calon lain. Mari kita hormati hak dan pilihan orang lain, tanpa memaksakan pilihan kita. Saya yakin dan percaya, bahwa kita semua memiliki niat dan harapan yang baik untuk bangsa dan negara. Marilah kita bergandengan tangan, bersatu padu, dan bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi kita, jaga persatuan dan kesatuan. Apalah arti kemenangan kalau kemudian bangsa ini terpecah belah,” ujar Aktivis Media berdarah Batak Toba ini.
DR. Sakhyan Asmara, MSP, juga menyebutkan, Pemilu Tahun 2024 mendatang ini harus dijadikan momentum untuk menunjukkan komitmen terhadap Demokrasi. Pemilu Tahun 2024 merupakan kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas dan integritas sebagai warga negara, dengan menggunakan hak pilih secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab.
Maka dari itu, baik dalam pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, upaya untuk menjalani proses politik yang demokratis, tanpa mengumbar sentimen SARA ataupun menebar pesan-pesan kebencian akan menjadi kunci terjaganya marwah demokrasi.
“Dalam demokrasi kita mengharapkan partisipasi bukan sebatas mobilisasi Tetapi bagaimana partisipasi itu terwujud jika publik secara kolektif tidak pernah merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting pada berbagai level. Politik jangan menjadi semacam proses ‘BELI PUTUS’, di mana setelah pemilu berakhir, berakhir pula hubungan antara konstituen yang memilih dengan wakil rakyat yang dipilih,” ujarnya lagi.
Kita meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bermain api dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Supaya semua proses tahapan Pemilu 2024 terhindar dari praktek kecurangan.
“Tidak bermain api dalam proses penyelenggara demokrasi, supaya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia tetap terjaga dan juga dapat melahirkan Presiden dan Wakil Presiden yang berintegritas.(Deni)
