PADANGSiDEMPUAN – Dandim 0212/Tapsel, Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, S.E.,M.M, bertindak sebagai pembicara pada Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (IPTS) Padangsidimpuan yang berlangsung di aula Lantai III IPTS Padangsidimpuan, Rabu (16/4/2025).
Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan yang mengambil tema, ‘Revisi UU TNI Tahun 2025 dalam Menjawab Tantangan Ancaman Multidimensional’, dibuka secara resmi oleh Rektor IPTS H. Dr.Zulfadli, M.Pd, dihadiri para Wakil Rektor, Satuan Pengawas Internal Kampus, para dosen dan pengajar.
Hadir juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPTS, Ma’ arif Daulay Bendahara Umum Ribka Manullang, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) IPTS Sukma Fatimah dan diikuti 800 mahasiswa dan mahasiswi dari Semenster II hingga XIII dari semua Fakultas dan Program Studi (Prodi) pada IPTS Padangsidimpuan.
Dalam paparannya, Dandim 0212/Tapsel Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, menjelaskan pentingnya revisi UU TNI dalam menjawab tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks di era globalisasi.
“Revisi Undang-Undang TNI bukan hanya tentang penyesuaian aturan, tapi juga upaya memperkuat integrasi antara TNI dan masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI, ”tegas Letkol Delli.
Ia juga menekankan bahwa Wawasan Nusantara merupakan landasan penting dalam membentuk pola pikir kebangsaan yang utuh dan solid, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa.
“Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memahami bahwa pertahanan negara bukan hanya tugas TNI, tapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Wawasan Nusantara menjadi kunci dalam membangun semangat persatuan di tengah keberagaman,” lanjutnya.
“Mahasiswa tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga harus memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi. Adik-adik adalah agen perubahan dan penjaga nilai-nilai persatuan di tengah tantangan globalisasi, ” tegas Dandim.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Banyak mahasiswa mengajukan pertanyaan kritis seputar posisi TNI dalam demokrasi, peran sosial TNI, hingga implikasi dari revisi undang-undang terhadap hak-hak sipil.(rel/bi)
