Komisi Vl DPR Segera Gelar Uji Kelayakan KPPU

MEDAN   – Rangkaian seleksi calon komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memasuki tahapan krusial. 

Minggu ketiga Bulan November ini, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan memulai proses uji kepatutan dan kelaikan (fit and proper test) terhadap calon komisioner di gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan salinan surat nomor R-15/Pres/03/2023, terdapat 18 orang calon anggota KPPU masa jabatan tahun 2023-2028 berdasarkan urutan ranking hasil seleksi yang diselenggarakan panitia seleksi. Untuk kemudian dipilih dan mendapat persetujuan DPR sebanyak sembilan orang yang selanjutnya akan ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan presiden.

Adapun calon atau kandidat komisioner KPPU 2023-2028 tersebut merupakan hasil seleksi dari 228 pendaftar. Mereka sebelumnya telah melewati berbagai tes, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, uji kompetensi, tes kesehatan, hingga wawancara. Publik berharap Komisi VI DPR berhati-hati dalam melakukan fit and proper test calon komisioner KPPU. Sehingga tidak membuat publik ragu terhadap komisioner yang dipilih oleh DPR.

“KPPU merupakan garda terdepan dalam menjaga demokrasi ekonomi di Indonesia, tentunya publik menunggu keseriusan DPR dalam memilih komisioner KPPU selanjutnya, dimana prosesnya harus akuntabel dan transparan. Dalam uji kelayakan yang bersifat terbuka, publik juga dapat menilai dari sisi track record dan berbagai aspek lain yang dipandang penting sehubungan dengan jabatannya sebagai komisioner KPPU nanti” ujar Benjamin Gunawan, ekonom dari Sumatera Utara dalam rilisnya, Selasa (7/11/2023).

Benjamin Gunawan berharap komisoner KPPU yang baru nanti memiliki pemutakhiran terus dengan perkembangan ekonomi, dunia usaha, dan praktik-praktik yang mungkin belum pernah ditemui pada masa-masa lalu.

Sedangkan menurut Padian Adi S Siregar, Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumatera Utara, Komisioner KPPU yang terpilih diharapkan yang dapat mendorong perlindungan terhadap konsumen yang saat ini masih lemah, sebab yang dibela oleh KPPU bukan semata-mata kepentingan pelaku usaha yang merasa dirugikan, namun juga kepentingan persaingan usaha yang sehat dan kepentingan konsumen.

 

”Komisioner KPPU akan menjadi tumpuan konsumen agar mereka terlindungi dari praktik bisnis yang eksploitatif, monopoli dan harga yang tidak kompetitif” tegas Padian. 

Adapun mereka yang akan diuji oleh DPR ini memiliki latar belakang profesi yang beragam,  9 calon komisioner berasal dari sekretariat KPPU, 1 orang merupakan komisioner KPPU periode 2018–2023, calon komisioner yang lain sebagian besar berlatar belakang akademisi dan ada juga yang berasal dari praktisi. Selengkapnya berdasarkan urutan ranking hasil seleksi adalah sebagai berikut :

1. Fanshurullah Asa, Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka), pernah menjabat sebagai kepala BPH Migas tahun 2017-2022.
2. Eugenia Mardanugraha, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
3. Lely Pelitasari Soebekty, Wakil Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Bidang Administrasi Digital, Keuangan, dan Sumber Daya Insani. Pernah menjadi Wakil Ketua Ombudsman RI Periode 2016-2021
4. Taufik Ariyanto, Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU RI.
5. Budi Joyo Santoso, Penasihat Pratama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
6. Mohammad Reza, Staf Ahli Bidang Hukum KPPU RI.
7. Deswin Nur, Direktur Hubungan Masyarakat KPPU RI.
8. Denies Priantinah, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
9. Gopprera Panggabean, Direktur Investigasi KPPU RI.
10. Arnold Sihombing, Investigator Utama KPPU RI.
11. Aru Armando, Direktur Merger dan Akuisisi KPPU RI.
12. Hilman Pujana, Kepala Kanwil V Balikpapan KPPU RI
13. Moh. Noor Rofieq, Investigator Utama KPPU RI.
14. Yudi Hidayat, Wakil Ketua KPPU Periode 2023-sekarang.
15. Andi Zubaidah Assaf, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU RI.
16. Toton Hartanto, Dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan senior officer di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
17. Rhido Jusmadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
18. Gunawan Widjaja, pendiri Gunawan Widjaja Learning Centre (GWLC), menjadi pengajar di berbagai kampus dan memiliki beragam latar belakang pendidikan dan profesi di bidang Hukum, Manajemen, Kesehatan Masyarakat dan Farmasi. (red)