PKBI Gelar Pertemuan dengan IAC Perkuat Peran OMS Dalam Penganggaran Program HIV

MEDAN (METROJURNAL.COM) –
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Utara bersama Indonesian AIDS Coalition (IAC) menggelar pertemuan strategis bertajuk Support for Attending Budget Cycle Process in District di Ruang Pertemuan PKBI Sumut, Jalan Multatuli No. 34-X Medan.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam penganggaran program HIV melalui mekanisme Swakelola Tipe 3.

Eka Prahadian Abdurahman, Technical Officer PKBI Sumut, menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari upaya memperluas partisipasi OMS dalam proses Musrenbang, agar isu HIV/AIDS dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah. “Kami ingin memastikan bahwa program HIV tidak hanya berjalan, tapi juga didukung secara struktural melalui APBD,” ujar Ewok, sapaan akrab Eka, Senin (8/12/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai lembaga, termasuk PKM, yayasan peduli HIV, OPD Kota Medan, kelurahan, kecamatan, serta media lokal. Diskusi difokuskan pada pemahaman mekanisme Swakelola Tipe 3, strategi memasukkan isu HIV ke dalam anggaran OPD, dan penguatan sinergi antara pemerintah dan komunitas.

Dalam sesi pemaparan, perwakilan pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Medan, L Marsudi Budi Utomo, Pemerintah Kota Medan bersama berbagai elemen masyarakat terus memperkuat komitmen untuk mencapai target “Three Zero” HIV/AIDS pada tahun 2030. Target tersebut mencakup tidak ada lagi infeksi HIV baru, tidak ada kematian akibat AIDS, dan tidak ada stigma serta diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHIV).

Tom menyampaikan, pengidap HIV justru lebih rentan dan takut terhadap lingkungan sekitar karena sistem imun mereka yang lemah. “Banyak yang berpikir penularan terjadi karena perilaku, padahal ibu rumah tangga pun bisa tertular dari suami yang jajan di luar. Bahkan bisa menular ke anak,” ujarnya.

Sebagai langkah preventif, para bidan di Medan telah dilatih untuk melakukan pemeriksaan HIV pada ibu hamil. Jika terdeteksi, pengobatan segera diberikan. “Angka penularan dari ibu ke anak bisa ditekan hingga 90% jika ditangani dengan cepat,” tambahnya.

Pemerintah, kata dia, juga mendorong agar sosialisasi HIV/AIDS dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan. “Kami berharap bapak ibu di kelurahan dan kecamatan bisa mengakomodir sosialisasi ini. Tidak perlu berat, cukup disisipkan saat penerimaan siswa baru atau kegiatan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Menurut Tom, upaya penanggulangan ini sejalan dengan regulasi nasional dan lokal, termasuk Peraturan Wali Kota Medan No. 32 Tahun 2016 dan Permendagri No. 20 Tahun 2007, yang menekankan pentingnya sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan penghapusan stigma terhadap ODHIV.

Sementara Ketua YP ADHA, Saurma menegaskan pentingnya perlindungan, edukasi, dan dukungan bagi anak-anak dengan HIV di Kota Medan. Ia menekankan, hingga saat ini tidak pernah ada kasus penularan HIV dari anak kepada teman sekolahnya. Namun, stigma dan ketakutan masih membuat mereka terpinggirkan.

“Anak-anak ini seakan-akan mau dikeluarkan dari sekolah, padahal penularan HIV tidak semudah itu. Status mereka tidak dibuka karena jika diumumkan justru bisa menimbulkan diskriminasi,” ujar Saurma.

Saurma juga menekankan, anak-anak dengan HIV tetap bisa hidup sehat, bersekolah, bahkan berprestasi. Pemerintah bersama komunitas pernah menjalankan program pemberian nutrisi senilai Rp600.000 per bulan untuk mendukung kesehatan mereka. “Ketika mereka sehat, tidak ada bedanya dengan anak-anak lainnya. Bahkan ada yang menjadi juara di sekolah,” ucapnya.

Program dukungan ini, kata dia, pernah dijalankan melalui mekanisme Swakelola Tipe 3 (ST3) dengan dukungan dana pemerintah yang dijalankan oleh lembaganya. Saurma menyebut koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan dan Bappeda, sangat penting agar program berjalan efektif.

Ia juga mengapresiasi dukungan Walikota Medan saat itu, Bobby Nasution, yang menekankan perlunya kerja sama lintas dinas dan komunitas.

Saurma berharap kerja baik yang sudah dilakukan di Medan dan Sumatera Utara dapat diperluas, tidak hanya oleh Dinas Kesehatan tetapi juga dinas lain serta organisasi masyarakat. “Kita harus bersama-sama menghapus stigma, memberikan perhatian, dan memastikan anak-anak dengan HIV memiliki kesempatan yang sama untuk masa depan,” tegasnya. (YS)