Belajar dari One Child Policy China dan Peningkatan Fiskal untuk Indonesia

Oleh : Budi Setiyono, Sesmendukbangga

Kita menyaksikan bahwa dalam tiga dekade terakhir, China mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa, berubah dari negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Sejak 1990-an hingga kini, pertumbuhan ekonomi yang konsisten tiap tahun mendorong peningkatan pendapatan per kapita, ekspansi kelas menengah, serta pembangunan infrastruktur modern dalam skala masif—mulai dari jaringan transportasi cepat hingga kota-kota baru yang terencana.

Ratusan juta penduduk berhasil keluar dari kemiskinan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan semakin luas, dan peluang kerja di sektor industri serta teknologi terus berkembang. Gambaran ini menunjukkan sebuah lintasan kemajuan yang stabil: setiap tahun membawa peningkatan kualitas hidup yang nyata bagi sebagian besar masyarakat.

Sebelum periode reformasi, terutama pada era Mao Zedong, kondisi ekonomi China cenderung stagnan dan penuh keterbatasan. Pada masa tahun 90an jalanan kota Bejing dan kota lain masih dipenuhi sepeda ontel dengan wajah pengayuh yang kumuh menyedihkan. Banyak orang ingin pindah ke HongKong atau ke luar negeri sambil memimpikan kesejahteraan.

Kebijakan ekonomi masih terpusat, ditambah visi ambisius seperti *Great Leap Forward* pada awal tahun 1960an, menyebabkan inefisiensi produksi, kelangkaan pangan, dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pada masa itu, kehidupan sehari-hari banyak diwarnai oleh keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar dan minimnya peluang mobilitas sosial.

Kontras dengan masa kini, perubahan yang terjadi bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga tentang harapan: dari kondisi yang serba terbatas menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan penuh peluang. Orang tidak perlu bermimpi pindah ke HongKong lagi karena semua kota memiliki tingkat kesejahteraan yang hampir sama.

Perjalanan ini memberikan optimisme bahwa transformasi besar dapat dicapai melalui kebijakan yang tepat dan konsistensi pembangunan dalam jangka panjang.

Ketika Tiongkok melesat menjadi kekuatan ekonomi global dalam tiga dekade terakhir, banyak analisis menyoroti strategi industrialisasi, ekspor, dan investasi besar-besaran. Namun, ada satu faktor yang sering luput dari perhatian publik yang menjadi penentu kemajuan tersebut. Yakni, bagaimana kebijakan demografi ini—khususnya One Child Policy—membentuk kapasitas fiskal negara dan mempercepat pembangunan.

Kebijakan One Child Policy di China mulai diberlakukan pada tahun 1979 sebagai respons terhadap ledakan populasi yang sangat cepat setelah era Mao Zedong. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, melihat pertumbuhan penduduk sebagai hambatan utama bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Kebijakan ini pada dasarnya membatasi sebagian besar keluarga di wilayah perkotaan untuk hanya memiliki satu anak, dengan beberapa pengecualian di daerah pedesaan atau bagi kelompok etnis tertentu. Pelaksanaannya melibatkan berbagai aturan ketat, seperti insentif bagi keluarga yang patuh dan sanksi administratif maupun ekonomi bagi yang melanggar.

Secara demografis, kebijakan ini berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan, sehingga membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Dampaknya terlihat pada peningkatan kualitas hidup, akses pendidikan yang lebih baik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi karena beban tanggungan keluarga dan negara menjadi lebih terkendali.

Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi pada urbanisasi yang lebih terkelola dan peningkatan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, yang kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam transformasi ekonomi China menjadi kekuatan global.

Ruang Fiskal dan Tekanan Belanja Publik

Salah satu dampak langsung dari kebijakan satu anak di China adalah turunnya tekanan terhadap belanja publik dasar. Dengan jumlah anak yang lebih sedikit dalam waktu relatif singkat, pemerintah dapat menahan laju pertumbuhan anggaran untuk pendidikan dasar, kesehatan ibu dan anak, serta berbagai subsidi sosial.

Situasi ini menciptakan apa yang dalam ekonomi publik disebut sebagai ruang fiskal—kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih produktif tanpa meningkatkan defisit secara signifikan. China memanfaatkan ruang ini untuk mendorong investasi besar-besaran di infrastruktur dan kawasan industri.

Bila dibanding keadaan kita, Indonesia saat ini masih menghadapi tekanan belanja publik yang tinggi akibat struktur penduduk yang relatif muda. Kebutuhan akan sekolah, layanan kesehatan dasar, dan program perlindungan sosial tetap besar, sehingga ruang fiskal untuk investasi produktif berkembang lebih lambat.

Dari Konsumsi ke Investasi

Peningkatan ruang fiskal tersebut berujung pada komposisi belanja negara. China relatif lebih cepat menggeser anggaran dari belanja konsumtif ke investasi publik. Jalan tol, pelabuhan, listrik, dan kawasan industri dibangun dalam skala masif dan cepat. Penurunan fertilitas yang cepat di China juga menciptakan lonjakan proporsi penduduk usia produktif pada periode 1980–2010.

Fenomena ini kita kenal sebagai *bonus demografi*. Dalam konteks fiskal, kondisi tersebut memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas fiskal di China setelah penerapan One Child Policy tidak terjadi secara instan, melainkan bertahap seiring turunnya angka ketergantungan (dependency ratio).

Pada awal 1980-an, pengeluaran pemerintah masih banyak terserap untuk kebutuhan dasar populasi yang besar, seperti pendidikan dasar dan kesehatan anak. Namun, memasuki akhir 1980-an hingga 1990-an, penurunan angka kelahiran mulai terasa: setiap tahun beban anggaran untuk layanan dasar per kapita relatif menurun, sementara penerimaan negara meningkat berkat pertumbuhan ekonomi.

Hal ini menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar—pemerintah dapat secara bertahap mengalihkan anggaran ke sektor produktif seperti infrastruktur, industrialisasi, dan investasi teknologi. Dengan kata lain, setiap tahun terjadi pergeseran komposisi belanja: dari yang sebelumnya konsumtif menuju lebih produktif.

Memasuki 2000-an, efek kumulatifnya semakin jelas. Jumlah penduduk usia kerja yang besar—hasil dari pengendalian kelahiran sejak era Deng Xiaoping—mendorong peningkatan penerimaan pajak secara konsisten dari tahun ke tahun. Dalam periode ini, kapasitas fiskal pemerintah meningkat bukan hanya dari sisi penghematan, tetapi juga dari ekspansi basis pajak.

Setiap tahun, negara memiliki lebih banyak dana untuk membiayai proyek besar seperti pembangunan kota, transportasi, dan pendidikan tinggi, tanpa harus menaikkan pajak secara drastis. Pola ini menyebabkan keberhasilan Chila dalam memanfaatkan “dividen demografi,” di mana struktur penduduk yang lebih terkendali memungkinkan pertumbuhan fiskal yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tabungan dan Pembiayaan Pembangunan

Dimensi lain yang tak kalah penting adalah perilaku tabungan. Rumah tangga di China, dengan jumlah anak yang lebih sedikit, cenderung menabung lebih banyak. Negara kemudian memanfaatkan sistem perbankan untuk menyalurkan tabungan tersebut ke proyek-proyek pembangunan.

Penerapan One Child Policy di China mendorong peningkatan tingkat tabungan rumah tangga secara signifikan. Dengan jumlah anak yang lebih sedikit, beban pengeluaran keluarga untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan konsumsi sehari-hari menjadi lebih rendah. Akibatnya, setiap tahun proporsi pendapatan yang dapat ditabung cenderung meningkat.

Pada 1980-an hingga 1990-an, rumah tangga mulai mengalokasikan lebih banyak dana ke tabungan di bank, didorong juga oleh keterbatasan sistem jaminan sosial sehingga masyarakat menabung untuk kebutuhan masa depan. Peningkatan tabungan ini terjadi secara bertahap dari tahun ke tahun, menciptakan akumulasi dana domestik yang besar dalam sistem perbankan nasional.
Tabungan yang terus meningkat tersebut kemudian menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Pemerintah dan lembaga keuangan di China dapat menyalurkan dana simpanan masyarakat ke investasi produktif seperti pembangunan infrastruktur, industri manufaktur, dan proyek urbanisasi.

Setiap tahun, seiring bertambahnya dana yang dihimpun, kapasitas pembiayaan proyek-proyek besar juga meningkat tanpa ketergantungan tinggi pada pinjaman luar negeri. Hal ini memungkinkan pembangunan berjalan lebih cepat dan stabil, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi. Dengan demikian, peningkatan tabungan domestik menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi ekonomi China menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Pelajaran Penting bagi Indonesia

Pengalaman China menunjukkan bahwa kebijakan demografi dapat mempercepat pembentukan ruang fiskal, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Kapasitas institusi, efektivitas belanja, dan kemampuan mengelola sumber daya domestik memainkan peran yang sama pentingnya.

Bagi Indonesia, fokus kebijakan tidak perlu meniru pendekatan ekstrem dalam pengendalian penduduk. Tantangan yang lebih mendesak adalah bagaimana meningkatkan rasio pajak, memperbaiki kualitas belanja publik, dan memastikan bahwa bonus demografi benar-benar diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pengalaman ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia yang saat ini masih memiliki tingkat tabungan domestik yang lebih moderat alias minim, sehingga pembiayaan pembangunan lebih bergantung pada kombinasi utang dan investasi asing. Konsekuensinya, stabilitas fiskal menjadi lebih sensitif terhadap dinamika global.

Walaupun demikian, pada saat yang sama kita juga dapat mengambil pelajaran China terkait dampak negatif dari kebijakan One Child Policy. Yakni, keberhasilan fiskal China tidak datang tanpa biaya. Efek jangka panjang dari adalah penuaan populasi yang cepat. Beban fiskal kini bergeser ke pembiayaan pensiun dan layanan kesehatan lansia, sementara basis pajak mulai menyempit.

Pada akhirnya, pertanyaan kunci bukanlah seberapa cepat jumlah penduduk dapat ditekan, melainkan seberapa efektif negara mampu mengubah struktur demografi menjadi kekuatan fiskal secara integratif dan komprehensif. Lalu mengantisipasi efek aging population yang menyertainya. Di sinilah masa depan pembangunan Indonesia akan ditentukan.