BKKBN Sumut Sabet Predikat ZI WBK 2025

MEDAN (METROJURNAL.COM) – Upaya panjang dalam membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik akhirnya membuahkan hasil membanggakan bagi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), BKKBN Sumut resmi meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 dalam ajang SAKIP & ZI Awards 2025.

Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan bertema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045,” yang menjadi momentum nasional dalam mendorong penguatan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Fatmawati, S.T., M.Eng., mengikuti kegiatan tersebut secara daring bersama jajaran ASN sebagai bentuk komitmen nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

Predikat Zona Integritas menuju WBK merupakan capaian strategis yang tidak diraih secara instan. Penghargaan ini menjadi refleksi dari proses panjang perubahan budaya kerja organisasi, mulai dari penguatan sistem akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan manajemen organisasi, hingga pembangunan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalisme.

Bagi BKKBN Sumut, capaian ini menjadi sebuah kebanggaan sekaligus kehormatan besar. Predikat WBK tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administratif, tetapi juga bukti nyata bahwa semangat reformasi birokrasi telah diimplementasikan secara konsisten dalam setiap lini pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran ASN yang terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sebuah kebanggaan dan kehormatan besar bagi kami. Pencapaian ini bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti dan komitmen dari seluruh jajaran Kemendukbangga/BKKBN Sumut dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani dengan sepenuh hati,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Penyuluh KB (PKB/PLKB), OPD KB kabupaten/kota, mitra kerja, serta seluruh stakeholder di Sumatera Utara yang selama ini telah membangun sinergi kuat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga dan kependudukan. Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Capaian ini diharapkan tidak hanya menjadi prestasi sesaat, tetapi mampu dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang melalui konsistensi kinerja dan penguatan budaya integritas di lingkungan kerja.

“Harapan kami, predikat ini dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata dari setiap program yang dijalankan,” tambahnya.

Predikat WBK menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BKKBN Sumut untuk terus menjaga integritas organisasi serta meningkatkan standar pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar maupun gratifikasi. Komitmen ini sejalan dengan upaya menghadirkan birokrasi modern yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Partisipasi dalam SAKIP & ZI Awards 2025 sekaligus memperkuat peran BKKBN Sumatera Utara dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta berkontribusi aktif dalam pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih dari sekadar penghargaan, raihan ZI WBK Tahun 2025 menjadi tonggak penting perjalanan transformasi organisasi. Dengan semangat integritas, kolaborasi, dan pelayanan sepenuh hati, BKKBN Sumatera Utara optimistis dapat terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, tidak hanya hari ini, tetapi juga di masa yang akan datang. (YS)