Pemerintah Daerah Harus Mendukung Tekad Presiden Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

MEDAN (METROJURNAL.COM) – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN (Kemendukbangga) mengadakan kegiatan Talkshow Kependudukan di Medan, Kamis (23/10/2025).

Sekretaris Kementerian Prof. Budi Setiyono dalam paparannya mengemukakan, Indonesia saat ini sedang berada di puncak momentum sejarah bonus demografi. Lebih dari 70% penduduk kini berada di usia produktif, usia yang bisa bekerja, berinovasi, dan menggerakkan ekonomi. Tapi, seperti dua sisi mata uang, bonus ini bisa jadi berkah besar atau justru bencana sosial, tergantung bagaimana kita mengelolanya.

“Kita harus optimis karena kepemimpinan kuat dari Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tekad besar untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8% per tahun di tahun 2028-2029,” ujar Budi.

Menurutnya angka ini bukan sekadar ambisi, melainkan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, sebuah masa di mana rakyat harus dapat hidup sejahtera, berpendapatan tinggi, dan menjadi bangsa maju. Target tersebut menurutnya tidak bisa dicapai hanya dari Jakarta, melainkan justru di daerahlah, di kabupaten dan kota, mesin ekonomi sesungguhnya berputar. “Pemerintah daerah harus menjadi motor utama dalam mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi baru.” tegasnya.

Budi menyarankan agar daerah melakukan tiga langkah strategis: Pertama: Menciptakan pusat pertumbuhan baru. Daerah harus menetapkan target investasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan populasi penduduknya serta fokus pada potensi unggulannya. Misalnya, Maluku bisa mendorong industri perikanan modern, Kalimantan dengan hilirisasi nikel, Bali, NTB dan NTT dengan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mempermudah perizinan investasi, mempercepat digitalisasi layanan, dan membangun infrastruktur dasar. Pastikan jangan ada pungli dan korupsi, serta tawarkan kemudahan izin dan infrastruktur siap pakai. “Investor akan datang jika daerah ramah, cepat, dan transparan. Pada akhirnya investasi tumbuh dengan tingkat yang progresif.”

Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga, mendorong wirausaha muda dan UMKM.

Sesmendukbangga menambahkan, pertumbuhan ekonomi 8% hanya bisa dicapai jika ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat bisa menyiapkan arah strategis dan regulasi, tapi implementasinya ada di tangan pemerintah daerah. Pada bidang kependudukan, saat ini pemerintah pusat telah menyusun Desain Besar Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan di detailkan lebih lanjut dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang perlu dijadikan pedoman dan rujukan dalam melaksanakan pembangunan berbasis manusia (people centered development).

Budi menekankan, Presiden Prabowo telah menyalakan obor ambisi nasional, pertumbuhan ekonomi 8% untuk kesejahteraan rakyat. Kini giliran pemerintah daerah yang memastikan nyala obor itu sampai ke desa, ke pasar, dan ke rumah-rumah rakyat. Dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi antara pusat dan daerah, Indonesia tidak hanya bisa tumbuh 8%, tapi juga makmur bersama dari Sabang sampai Merauke.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen memperkuat pembangunan kependudukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Togap menegaskan, pembangunan kependudukan merupakan inti dari pembangunan manusia Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama untuk mencapai kesejahteraan dan daya saing bangsa.
“Pembangunan kependudukan adalah inti dari pembangunan manusia. Kita harus bersinergi menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Togap.

Ia juga memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Sumut untuk meningkatkan kualitas penduduk, di antaranya program Makan Bergizi Gratis, dan kerja sama lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Mulai 1 Oktober lalu, seluruh kabupaten/kota di Sumut telah melaksanakan kerja sama dengan fasilitas kesehatan dalam program pelayanan kesehatan gratis. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Fatmawati ST MEng mengatakan, tentunya yang diharapkan perpanjangan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

“Setelah itu kita memang menyusun Rencana Aksi (Renaksi) yang secara rinci setiap tahunnya. Sehingga kita bisa melihat siapa yang akan mengerjakan apa terkait dengan kondisi-kondisi atau masalah yang ada di Sumut,” kata Fatmawati.

“Peta jalan ini menggaidance kita terkait kebijakan apa yang akan kita telurkan, karena ada indikator-indikator sevagai inputan. Ada indikator terkait kualitas, kuantitas pembangunan dan perseberan keluarga. Semuanya ini akan menghasilkan kebijakan ketika kita inputkan indikator tersebut ke dalam Dokrenda. Ini akan menggaidance Pemda untuk menelurkan kebijakan berdasarkan isu-isu kependudukan yang ada,” ujarnya.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sumut, akademisi., dunia usaha, serta organisasi masyarakat. (YS)