SAMOSIR – Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah di Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Turut hadir Forkopimda Samosir antara lain Ketua DPRD, mewakili Kapolres Samosir, Kasat Reskrim Natar Sibarani, mewakili Kajari, Kasi Pisdus, Kepala BPN, Jumat (27/10/2023).
Pj. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menyampaikan, Pemprovsu terus mempercepat good government dan clear government dalam sistem pemerintahan. Beliau juga berharap semua kegiatan bebas dari korupsi antara lain sertifikasi tanah, pengelolaan pendapatan asli daerah, pemanfaatan air bawah tanah dan lainnya.
“Untuk itu membutuhkan bantuan, khusunya KPK RI. Semoga seluruh rencana dapat direalisasikan secara nyata untuk kebaikan Sumut,” imbuhnya.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, rapat koordinasi dilaksanakan untuk memanage Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa supaya memiliki pemikiran dan tujuan sama.
“Saya berharap agar koordinasi ini tetap berjalan agar tidak terjadi disharmoni, koordinasi tidak berjalan dengan baik pasti banyak laporan-laporan kepada pihak ke BPKP, Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan dan kalau koordinasinya baik maka rakyat merasakan bahwa negara hadir,” ucapnya.
Disampaikan Nurul Gufron,
ada empat hal yang perlu dibenahi agar korupsi tidak terjadi, pertama sistem layanan publik yang baik, kedua kejelasan, ini terkait syarat-pengurusan ijin, ketiga akuntabel, artinya pertanggungjawaban harus terukur dan rasional, dan yang terakhir transparansi.
Seusai pelaksanaan rapat koordinasi yang dilanjut dengan diskusi panel, perwakilan Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertifikat BMD kepada Bupati Samosir dan seluruh Bupati/Walikota se-Sumut.
Turut hadir mendampingi Bupati Samosir Pj Sekda, Rita Tavip Megawati, Inspektur, Kepala BPKPD, mewakili Kadis Kominfo. (sumber: metrojurnal.com)
