SAMOSIR – Bupati Vandiko T Gultom menghadiri acara Launching Penyaluran Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Hotel Santika Dyndra, Kamis (14/12/2023).
Kegiatan itu turut dihadiri Kapolda Sumut, Ketua DPRD Sumut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Bupati/walikota se-Sumut, serta Kepala OPD Pemprov Sumut, beserta undangan lainnya.
Sumatera Utara menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Sumut tahun 2024 sebesar Rp67,82 triliun. Jumlah ini meningkat 3,6 persen bila dibandingkan APBN 2023.
Dana tersebut terdiri dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp44,19 triliun serta belanja kementerian/lembaga sebesar Rp23,63 triliun. Sebagai rincian transfer ke daerah TKD yakni Dana Bagi Hasil sebesar Rp2,04 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp26,07 triliun, DAK Fisik Rp3,45 triliun, DAK non fisik Rp7,79 triliun, Dana Desa Rp4,58 triliun dan insentif fiskal Rp261 miliar.
Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin menyerahkan DIPA secara digital pada Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota se-Sumut meminta agar setiap pihak yang menerima segera mengeksekusi program yang sudah direncanakan pada awal Tahun 2024. “Begitu diterima, langsung dieksekusi (rencana kerja/program), karena akan berdampak pada program yang berkaitan langsung masyarakat,” imbaunya.
Selain itu, Pj. Gubsu juga mengatakan, bahwa di Tahun 2024 Sumut akan menyelenggarakan dua event besar yakni Pemilu serentak dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut. Dalam rangka menyukseskan dua agenda besar dimaksud Pemprov Sumut akan meluncurkan strategi Kolaborasi Antar Wilayah dan Antar Lembaga (KAWAL). “Strategi ini merupakan bentuk kerja sama antara seluruh stakeholder baik secara lembaga maupun wilayah untuk menyatukan dan mengoptimalisasikan setiap potensi yang ada demi mencapai tujuan bersama yaitu pembangunan Sumatera Utara yang lebih baik,” sebutnya.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Astera Primanto berharap, agar kebutuhan belanja disusun sesuai prioritas serta Transparansi dan Akuntabilitas terus ditingkatkan untuk menghindari potensi korupsi. “Selain itu, saya juga mengharapkan sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan APBN akan terus ditingkatkan agar pembangunan bergerak selaras,” tutupnya. (sumber: metrojurnal.com)
