Medan – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengatakan, indeks ketahanan pangan Sumut mengalami penurunan dari 78,3 tahun 2021 menjadi 71,22 tahun 2022.
“Hal ini harus menjadi perhatian bersama. Indeks ini merupakan indeks komposit yang terdiri dari aspek ketersediaan, keterjangakauan, keamanan maupun keberlanjutan,” kata Pj Gubernur Hassanudin saat menjadi Keynote Speaker Seminar Nasional tentang Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Ballroom Bank Sumut, Lantai 10, Jalan Imam Bonjol, Nomor 18 Medan, Sabtu (14/9/2023).
Dia menyebutkan, Sumut memiliki potensi pertanian yang sangat besar, dalam mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan. Sumut memiliki wilayah yang luas, baik darat maupun laut. Wilayah darat sekitar 72 juta hektare, lahan sawah sekitar 348.000 hektare, dan luas lahan kering satu juta hektare.
“Ini adalah potensi yang sangat besar, bila dikelola dengan baik akan mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk Sumut sekitar 15 juta orang,” sebutnya.
Menurut Hassanudin, isu pangan menjadi salah satu persoalan global dan juga masih menjadi permasalahan di Sumut. Terutama karena berkontribusi penyumbang inflasi dari bergejolaknya harga pangan.
“Saat kita bicara ketahanan pangan, khususnya di Sumut, ada dua isu utama yakni bergejolaknya harga-harga pangan, terutama beras sebagai sumber pangan utama masyarakat sebagai penyumbang inflasi terbesar yakni 0.64 % pada September 2023, dan yang kedua adalah belum semua komoditas pangan mampu swasembada,” jelasnya.
Pemprov Sumut dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan telah melakukan berbagai kebijakan dan program antara lain, mempertahankan dan meningkatkan swasembada beras melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi, mendorong hilirisasi hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dengan mempromosikan ekonomi sirkuler, dengan konsep pertanian terpadu atau agro industri, mendorong penguatan kelembagaan petani dan kemitraan dengan pola close loop, dengan memotong mata rantai agar pasokan lebih cepat sampai ke konsumen.
Hassanudin juga menjelaskan, upaya yang dilakukan Pemprovsu tidak terlepas dari masih banyaknya persoalan di sektor pertanian tanaman pangan, antara lain ketersediaan bibit unggul yang bersertifikat belum mencukupi, pemanfaatan ketersediaan air, sarana produksi yang terbatas, hama dan cuaca, SDM dan kelembagaan petani yang berdampak pada penurunan produktivitas dan menganggu ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, dia berharap, PIKI bisa membantu Pemprov Sumut memberikan solusi dan gagasan agar produktivitas pertanian meningkat sehingga ketahanan pangan Sumut bisa terus terjaga.
“Saya harap seminar hari ini tidak berhenti sampai di sini, tentu kami dari pemerintah sangat berharap ada hal-hal yang bisa secara konstruktif disampaikan kepada kami untuk sama-sama kita mewujudkan ketahanan pangan di Sumut,” harapnya
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI Badikenita Putri Br Sitepu mengatakan, seminar ini dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis 60 tahun PIKI
“PIKI hadir sejak 1963 dan hadir di 35 Provinsi di Indonesia, saat ini telah berusia 60 tahun. kita mengadakan rangkaian acara di setiap provinsi dengan topik yang berbeda, pertama di DKI Jakarta terkait wawasan kebangsaan, kedua di Banten membahas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumut provinsi ketiga, kita membahas ketahan pangan baik food estate dan food security, dan dilanjutkan ke Jawa Timur dengan topik kemaritiman dan akan dilanjutkan ke Maluku, Papua hingga puncak acara pada 19 Desember 2023 di Jakarta,” jelasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PIKI Sumut Naslindo Sirait mengatakan, PIKI merupakan organisasi yang bercirikan pemikiran, outputnya itu adalah ide, gagasan dan pemikiran dari para cendikiawan, bagaimana menyumbangkan pemikiran dan memberikan solusi kepada masyarakat sehingga mereka bisa lebih sejahtera.
“Seminar hari ini bagian dari aktifitas akademik memecahkan masalah-masalah, khususnya terkait ketahanan pangan di Sumut. Kita tau isu food security (ketahanan pangan) baik sisi ketersedian, keterjangkauan, keamanan dan keberlanjutan semuanya belum terpenuhi masih ada beberapa hal yang harus kita selesaikan,” Jelasnya.
Disampaikan juga dalam menjaga ketahanan pangan PIKI telah menggagas penggunaan pupuk organik berbahan baku dari ikan Red Devil di Danau Toba untuk para petani di Kabupaten Toba, Kabupaten Humbanghasundutan dan Kabupaten Dairi. Saat ini terus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga diharapkan akan mengurangi biaya pupuk dan juga hasil produksi yang meningkat.
PIKI juga mendorong hilirisasi produk-produk hasil pertanian untuk bisa diolah menjadi bahan setengah jadi, bahkan barang jadi, sehingga terjadi hilirisasi di desa. Untuk kemanan produk PIKI juga mendukungs sertifikasi halal, sehingga para UMKM makanan dan minuman tahun 2024 wajib sertifikasi halal untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat
Naslindo berharap seminar ini akan melahirkan berbagai rekomendasi yang bisa diwujudkan dan diimplementasikan, agar ketahanan pangan di Sumut akan bertumbuh dan terjaga dengan baik, sekaligus momentum untuk meningkatkan prekonomian dan transformasi prekonomian di Sumut
Seminar Nasional Ketahanan Pangan ini menghadirkan narasumber di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Wira Kusuma, Bupati Simalungun Hasiholan Sinaga, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Medan Posman Sibuea, Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi, Akademisi USU Khadijah EL Ramija dan dipandu moderator Lolita Bangun.
(mdc/mz)
