MADINA – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU) Nasky P Tandjung menyesalkan sekaligus prihatin atas masalah yang terjadi dalam Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara karena banyak menuai kontroversi di kalangan masyarakat, diduga kuat terjadi kecurangan, dan ada unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KKN) .
Dia mengatakan, Karena hal tersebut banyak pendaftar yang merasa di zholimi, dan kecewa atas hasil yang telah dikeluarkan oleh pihak panitia.
“Ini perlu kita usut lebih dalam lagi, kita sedang membuat tim advokasi dan investigasi mengkaji hal ini, akan kita surati segera Badan Kepagawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia, dan Komisi II DPR RI untuk memberikan atensi, mengevaluasi hasil pengumuman PPPK, dan menjalankan wewenangnya atas dugaan curang serta diduga adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam kejadian terkait,“ katanya di Jakarta, Jum’at (29/12/2023).
“Bahkan lebih mirisnya diduga ada praktik-praktik transaksional dalam hasil pengumuman yang berubah, itu sudah menjadi konsumsi publik sebenarnya. Itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi,” jelasnya.
“Kami siap mengawal kasus ini. Karena ini adalah beban moral kami sebagai mahasiswa yang tercantum dalam tri darma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya lagi.
Menurutnya, ini adalah sebagai bentuk penzholiman, ketidakadilan terhadap para guru dan tidak boleh kita diamkan dan biarkan saja. “Kami menduga adanya aroma Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam kasus ini. Kita harus lawan, ini sudah keterlaluan,” tutupnya. (Sir)
