MEDAN (METROJURNAL.COM) – Sri Suriani Purnamawati resmi menjabat sebagai Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan usai dilantik Wagub Sumut H. Surya di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (24/2/2025).
Sebelumnya, Sri menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA KB) Sumut. Sri merupakan direktur pertama RS Haji Medan yang bukan dari profesi kedokteran.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan dr. Ery Suhaymi menyebutkan, dalam UU No. 17/2023 tentang Kesehatan unsur pimpinan rumah sakit dapat dijabat oleh tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.
“Dalam UU itu boleh tenaga medis lainnya selain dokter yang menjadi direktur di rumah sakit. Sumut mungkin ini yang pertama direkturnya dari tenaga medis selain dokter,” katanya Senin (24/2/2025), menanggapi direktur RS Haji Medan dipimpin apoteker.
Namun, dia mengharapkan orang yang memimpin rumah sakit adalah tenaga medis yang memahami dan mengerti tentang perumahsakitan. “Memiliki pengalaman tentang manajemen rumah sakit. Jadi apapun profesi tenaga medisnya selama dia bisa memanej RS, ya bisa saja memimpin RS,” ujarnya.
Dia juga mengucapkan selamat kepada Sri Suriani Purnamawati yang baru dilantik sebagai Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) dr. Benny Satria juga menjelaskan, tenaga kesehatan selain dokter memungkinkan menjadi direktur utama di rumah sakit sesuai UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.
“Kemudian dalam UU itu juga dijelaskan dibidang atau kompetensi perumahsakitan, itulah yang gelarnya MARS (Magister Rumah Sakit) dan Magister Kesehatan (MKes), atau pernah bekerja di rumah sakit, pernah mengikuti pelatihan,” jelasnya.
Dia mengakui RS Haji Medan menjadi rumah sakit pertama di Sumut yang direkturnya dari tenaga kesehatan selain dokter. “Ya benar ini pertama di Sumut, tapi di luar Sumut sudah ada,” katanya.
Ia juga berharap, RS Haji selaku pelayanan publik dapat dikelola dengan baik, kesejahteraan pegawai, serta rujukan ke RS Haji jangan terlalu birokratis. (YS)
