LANGKAT – Plt. Bupati Langkat Syah Afandin menerima audiensi Aksi Damai peserta PPPK Guru 2023 Kabupaten Langkat di Kantor Bupati Langkat, Rabu (27/12/2023).
Aksi damai ini diikuti ratusan peserta PPPK Guru 2023. Aliansi ini terdiri dari seluruh peserta PPPK yang berasal dari berbagai kecamatan se Kabupaten Langkat.
Plt Bupati berjanji akan memberikan solusi untuk para aliansi peserta PPPK Guru 2023.
Saya akan meminta pihak BKN untuk menjelaskan tuntutan dari aliansi PPPK guru 2023 dimaksud.
Saya akan memprioritaskan kepada guru yang telah lulus passing grade untuk diprioritaskan. Perwakilan 2 orang dari Aliansi peserta PPPK Guru 2023 Kabupaten Langkat untuk bersama ke Jakarta menyampaikan statement tuntutan kepada Kemendikbud RI,” ujar Afandin.
“Saya memberikan solusi, solusi yang saya berikan ini tidak bisa merubah pengumuman, yang bisa kita lakukan hanya buat statement apa tuntutan kita selanjutnya kita sama sama ke jakarta, saya akan membantu mengawal ini,” tegasnya.
“Saya akan bersama kalian nanti ke Jakarta, saya akan bantu ngomong ke Kemendikbud untuk permasalahan ini. Saya ucapkan terimakasih ini menjadi masukan untuk saya, sehingga saya tau harus berbuat apa untuk seleksi PPPK selanjutnya,” sambungnya.
Selanjutnya, Syah Afandin menyatakan akan mengangkat Guru Honorer peserta PPPK yang mendapatkan hasil ujian Passing Grade (P) atau Prioritas, untuk diperjuangkan dan di prioritaskan pada April 2024.
“Lebih kurang seribuan lagi yang mau diangkat di tahun 2024 ini. Karena diperkirakan ASN yang pensiun di tahun 2024 ini juga lebih kurang seribu orang,” jelasnya.
Sementara statement yang disampaikan oleh Ketua aksi damai Aliansi Peserta PPPK Guru 2023 Wahyu Bima dari Kecamatan Tanjung Pura menjelaskan, kami dari aliansi peserta PPPK Guru 2023 meminta untuk membatalkan pengumuman PPPK 2023 dimana merugikan peserta yang mengikuti seleksi CAT.
Kami meminta transparansi penilaian SKTT yang dilakukan dinas pendidikan dan BKD Kabupaten Langkat. Kami meminta pembatalan penilaian SKTT dan kembalikan ke penilaian CAT serta Kami minta pengumuman ulang dengan nilai murni CAT tidak ada penambahan nilai SKTT
Menurutnya, SKTT tidak termasuk kewajiban didalam aturan PPPK, dari 34 kabupaten/kota Sumatera Utara yang menggunakan hanya Labura, Langkat, Madina dan 2 kabupaten lainnya.
10 kriteria penilaian SKTT diantaranya keteladanan, keaktifan dalam organisasi, kerjasama dan kolaborasi, dan lainnya.
Sedangkan Kadis pendidikan DR. H. Saiful Abdi menjelaskan, penilaian dilakukan oleh kepala sekolah, guru pengawas menggunakan aplikasi, karena mereka kurang memahami aplikasi itu dan belum terlalu mengerti tata cara penilaian sehingga ini terjadi human error.
Diakhir aksi damai, Ketua Tim Aliansi Peserta PPPK Guru 2023 menyerahkan Statemen Kepada Plt. Bupati.
“Saya terima statement aksi damai yang diminta aliansi peserta PPPK Guru 2023 dan saya berjanji untuk sama sama mengawal aksi ini agar tujuannya tercapai,” ucap Plt. Bupati. ( LKT)
