NUSANTARA

Cakupan UHC Kota Medan Capai 100,25 Persen

×

Cakupan UHC Kota Medan Capai 100,25 Persen

Sebarkan artikel ini

MEDAN (METROJURNALCOM) – Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Medan telah mencapai 100,25 persen.

Capaian tersebut menempatkan seluruh penduduk sebagai sasaran perlindungan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), tanpa membatasi pelayanan hanya kepada masyarakat miskin dan tidak mampu.

Program yang menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial Pemerintah Kota Medan itu telah berjalan sejak 1 Desember 2022. Melalui skema tersebut, warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan maupun peserta yang kepesertaannya tidak aktif dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan menggunakan KTP, sesuai ketentuan yang berlaku.

PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinas Kesehatan Kota Medan, Salmon menjelaskan, penerapan UHC merupakan perubahan pendekatan pemerintah dalam menjamin akses kesehatan masyarakat.

Menurutnya, sebelum skema UHC diterapkan, bantuan jaminan kesehatan lebih banyak diarahkan kepada masyarakat yang masuk kategori miskin dan tidak mampu. Kondisi itu kerap menimbulkan persoalan di tengah masyarakat karena penentuan penerima bantuan berdasarkan kategori ekonomi tidak selalu mencerminkan kebutuhan pelayanan kesehatan seseorang.

“Dulu penduduk yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu hanya masyarakat miskin dan tidak mampu. Makanya banyak sekali orang kecewa. Ada yang melihat seseorang punya mobil, rumahnya bagus, tetapi mendapatkan bantuan kesehatan. Akhirnya sering terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang tidak mampu dengan orang yang mendapatkan hak tersebut,” ujar Salom dalam kegiatan program prioritas Dinkes Medan, Kamis (19/11/2026).

Melalui UHC, kata dia, Pemerintah Kota Medan berupaya memperluas perlindungan agar masyarakat tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena persoalan biaya.

“Sejak 1 Desember 2022, ketika kita memperoleh predikat UHC, harapan kita tidak ada lagi penduduk yang tidak mendapatkan layanan kesehatan hanya karena tidak punya uang,” katanya.

Salmon menjelaskan, angka cakupan UHC Kota Medan sebesar 100,25 persen pada November 2026 bukan berarti seluruh peserta telah memiliki kepesertaan aktif.

Angka tersebut merupakan perbandingan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar di Kota Medan dengan jumlah penduduk. Persentasenya bahkan dapat melampaui 100 persen karena terdapat penduduk dari daerah lain yang bekerja atau memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Kota Medan.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, jumlah penduduk Kota Medan tercatat sebanyak 2.568.156 jiwa. Sementara jumlah peserta yang terdaftar mencapai sekitar 2.578.561 orang.

Namun, indikator yang tidak kalah penting adalah tingkat keaktifan peserta.

Hingga November 2026, tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Medan berada pada angka 83,50 persen.

Dengan cakupan 100,25 persen dan keaktifan 83,50 persen, Kota Medan telah melampaui kedua ambang batas tersebut.

Di antaranya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat melalui APBN sebanyak sekitar 778.967 peserta atau 30 persen. Kemudian peserta yang dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah sekitar 545.190 peserta atau 21 persen.

Selain itu, terdapat peserta yang pembiayaannya ditanggung pemerintah provinsi, peserta penerima upah, peserta mandiri, serta kelompok pekerja lainnya.

“Jadi, UHC itu bukan karena Medan Bertuah saja, bukan hanya JKMB. Tetapi dari total seluruh penduduk yang memiliki jaminan kesehatan,” jelasnya.

Identitas kependudukan menjadi persyaratan mutlak bagi warga yang ingin mendapatkan pelayanan melalui UHC Kota Medan.

Warga harus memiliki KTP dengan domisili Kota Medan dan telah menjadi penduduk setempat sekurang-kurangnya tiga bulan.

Dalam mekanisme pelayanan, warga yang menggunakan UHC melalui KTP pada prinsipnya mengakses layanan dari dua pintu, yakni puskesmas dan instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit.

Untuk pelayanan non-darurat, warga terlebih dahulu mendatangi Puskesmas. Apabila berdasarkan pemeriksaan dokter terdapat indikasi medis yang membutuhkan penanganan lanjutan, pasien akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit.

Sementara itu, pasien dengan kondisi kegawatdaruratan dapat langsung mendatangi IGD rumah sakit tanpa harus menunggu proses rujukan dari Puskesmas.

Salmon menegaskan, mekanisme tersebut dibuat untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai kebutuhan medis pasien.

Adapun pelayanan melalui skema UHC dengan KTP diberikan pada pelayanan kelas III. Warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tetap dapat memanfaatkan program tersebut sepanjang mengikuti ketentuan kelas pelayanan yang ditetapkan.

“Seluruh penduduk sama. Mau kelas satu, kelas dua, kelas tiga, yang penting untuk UHC ini pelayanan yang ditanggung adalah kelas tiga. Tidak dibedakan orang yang punya mobil empat atau Fortuner, yang penting memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Salmon turut mengingatkan masyarakat yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan agar memahami konsekuensi ketika beralih menggunakan pembiayaan pemerintah melalui UHC.

Menurutnya, ketika peserta mandiri dengan tunggakan kemudian didaftarkan sebagai peserta yang iurannya ditanggung pemerintah, tunggakan sebelumnya tidak otomatis diputihkan.Tunggakan tersebut tetap tercatat dalam sistem BPJS Kesehatan.

Identitas Keluarga 1¹

Dalam praktik pelayanan, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi salah satu kendala yang kerap ditemui Dinas Kesehatan.

Salmon menyebutkan, permasalahan yang sering muncul antara lain nomor induk kependudukan (NIK) ganda, data kependudukan yang tidak sesuai, hingga anggota keluarga yang belum tercatat dalam kartu keluarga.

Salah satu kasus yang kerap terjadi adalah anak yang baru lahir belum dimasukkan ke dalam kartu keluarga.

Salmon menyarankan masyarakat segera mengurus kartu keluarga setelah terjadi perubahan susunan keluarga.

Dalam kondisi mendesak ketika dokumen belum selesai, anak dapat terlebih dahulu dimasukkan ke kartu keluarga kerabat atau neneknya sesuai ketentuan administrasi kependudukan, kemudian diperbarui kembali setelah dokumen keluarga yang bersangkutan selesai.

“Jadi, jangan sampai anak kita membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi identitasnya belum ada. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Solusinya, segera urus kartu keluarga,” ujarnya.

Ia juga mengajak insan pers dan elemen masyarakat ikut mengedukasi warga mengenai pentingnya memperbarui dokumen kependudukan, terutama setelah kelahiran anak, pernikahan, maupun perubahan status keluarga.

Sejak pelaksanaan UHC dimulai pada 1 Desember 2022 hingga 2 September 2026, program tersebut telah dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan data yang dipaparkan Salmon, tercatat sebanyak 21.684 pelayanan melalui mekanisme puskesmas dengan indikasi rujukan dan sekitar 53.751 pelayanan yang diakses langsung melalui IGD rumah sakit.

Secara keseluruhan, jumlah pelayanan yang tercatat mencapai sekitar 75.435.

Dari pelaksanaan tersebut, terdapat sekitar 216.854 peserta yang didaftarkan melalui program pembiayaan Pemerintah Kota Medan.

“BPJS ini sistemnya sosial. Sepanjang kita membantu orang yang sehat untuk menolong orang yang sakit, itu memang prinsipnya. Jadi, tidak bisa hanya orang yang sakit saja yang didaftarkan,” katanya.

Konsekuensinya, kebutuhan anggaran Pemerintah Kota Medan untuk membiayai program tersebut terus meningkat.

Pada 2022, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp96 miliar. Sementara pada 2026, pembiayaannya telah mendekati Rp300 miliar.

Kenaikan tersebut sejalan dengan perluasan kepesertaan dan kewajiban pemerintah daerah membayarkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya.

Jangkauan pelayanan UHC Kota Medan juga tidak terbatas pada fasilitas kesehatan yang berada di wilayah administrasi kota.

Salmon mengungkapkan, terdapat 85 rumah sakit di luar Kota Medan yang telah melayani warga Kota Medan melalui skema UHC dengan KTP.

Jangkauan pelayanan tersebut bahkan telah mencapai sejumlah wilayah di Pulau Jawa, di antaranya Jakarta, Tangerang, Bogor, hingga Surabaya.qq

Untuk peserta yang memenuhi kriteria UHC, proses pengaktifan kepesertaan dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia dengan waktu pemrosesan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

Ia menuturkan, pihaknya bersama Disdukcapil dan instansi terkait juga terus melakukan pemadanan data peserta secara berkala.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan data peserta sesuai dengan kondisi kependudukan terbaru, termasuk apabila terdapat peserta yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili.

Selain warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan dan peserta yang tidak aktif, Dinas Kesehatan Kota Medan juga menghadapi persoalan masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan.

Untuk kondisi tersebut, terdapat mekanisme pelayanan melalui program unregister bagi warga yang berasal dari daerah lain atau belum memiliki identitas. Nantinya akan dicocokkan dengan retina mata agar diketahui warga mana.

Sementara untuk masyarakat tanpa identitas yang membutuhkan pertolongan, Dinas Kesehatan telah menetapkan mekanisme pelayanan melalui tiga rumah sakit yang menjadi tempat penanganan seperti RSUD H Bachtiar Djafar, RSUD dr Pirngadi Medan, dan UPTD RSJ Prof Ildrem.

Ia meminta masyarakat maupun insan pers yang menemukan warga dalam kondisi tersebut agar segera menghubungi pihak terkait dan membawa pasien ke fasilitas kesehatan yang telah ditentukan.

“Ini bagian dari pelayanan kita. Kita harus melayani dengan hati. Ada risiko yang harus kita kerjakan, tetapi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya. (YS)