MEDAN (METROJURNAL.COM) – Inspektur Utama (Irtama) Kemendukbangga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta, melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/11) di Aula Utama
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, seluruh ASN Perwakilan BKKBN Sumut, DPD IPeKB Sumatera Utara, serta DPC IPeKB dari kabupaten/kota terdekat, meliputi Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai.
Pembinaan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal sekaligus meningkatkan kesiapan SDM dalam menghadapi dinamika pelaksanaan program Kemendukbangga/BKKBN.
Dalam arahannya, Ucok Abdulrauf Damenta menekankan pentingnya mengetahui secara langsung kesiapan para pelaksana program, khususnya tenaga yang bertugas di lini lapangan. Ia juga membuka ruang dialog bagi jajaran untuk menyampaikan berbagai kendala, termasuk beban yang mungkin muncul akibat adanya penugasan baru, serta memberikan masukan dan saran sebagai bahan evaluasi bersama.
“Kami ingin melihat bagaimana kesiapan rekan-rekan di lapangan, kendala apa saja yang dihadapi, dan apakah penugasan baru yang diberikan menjadi beban tersendiri bagi rekan-rekan semua. Hal-hal seperti ini perlu kita dengarkan bersama, termasuk masukan dan saran dari pelaksana di lapangan. Karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran,” ujar Ucok.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seiring dengan transformasi Kemendukbangga/BKKBN, pelaksanaan pengawasan juga mengalami perkembangan.
“Semakin hari, tata kelola keuangan dan administrasi keuangan semakin ketat. Sekarang pengawasan kita juga sudah beralih pada aspek kinerja. Artinya, yang dikoreksi bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga kebijakan dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dilaksanakan dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, integritas menjadi hal yang sangat penting dan harus terus kita perkuat dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa transformasi organisasi harus diikuti dengan kesiapan seluruh SDM untuk beradaptasi terhadap perubahan, baik dalam pola kerja, pelaksanaan tugas, maupun sistem pengawasan. Setiap jajaran diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan organisasi sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, menyampaikan apresiasi atas pembinaan yang diberikan oleh Irtama Kemendukbangga/BKKBN.
“Kami menyambut baik pembinaan yang diberikan oleh Inspektur Utama. Ini menjadi penguatan sekaligus pengingat bagi seluruh jajaran bahwa dalam menjalankan program, kita tidak hanya dituntut untuk mencapai target, tetapi juga harus memastikan seluruh prosesnya berjalan sesuai ketentuan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin seluruh pegawai semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga integritas,” ungkap Mahyuzar.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program prioritas di Sumatera Utara membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan komitmen dari seluruh unsur pelaksana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami juga terus mendorong agar komunikasi dan koordinasi antara jajaran di tingkat provinsi dengan para pelaksana di kabupaten/kota semakin diperkuat. Setiap kendala yang dihadapi di lapangan perlu disampaikan dan ditindaklanjuti bersama. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa program berjalan sesuai arah kebijakan, target kinerja tercapai, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Melalui pembinaan ini, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara diharapkan semakin memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja, serta memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, dan capaian yang dihasilkan. Selain itu, ketepatan waktu dan validitas pelaporan juga menjadi perhatian penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. (YS)
